Thursday, September 01, 2016
 |
Keputusan itu dikeluarkan oleh Administrasi Sipil yang dikelola oleh militer Israel di Tepi Barat pada Rabu (31/8). Lembaga ini memberi lampu hijau untuk pembangunan 234 unit rumah untuk kaum lansia di Elkana, 30 rumah di Beit Arye dan 20 tempat tinggal di Givat Zeev, menurut data dari Peace Now, organisasi asal Israel yang memonitor dan menentang pembangunan permukiman.
Keputusan ini diumumkan hanya dua hari setelah koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Nickolay Mladenov, menyatakan bahwa pembangunan rumah di permukiman Yahudi tersebut dinilai sebagai praktik ilegal dan menghambat upaya perdamaian dengan Palestina.
Israel, yang menduduki Tepi Barat sejak perang tahun 1967, menolak kritik dari utusan senior PBB itu dengan dalih bahwa kaum Yahudi telah tinggal di Yudea, nama lain dari Tepi Barat, selama ribuan tahun.
Menanggapi komentar Mladenov, Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendesak Israel menghentikan kegiatan permukiman.
Pekan lalu, harian Israel yang berhaluan kiri, Haaretz, melaporkan bahwa Israel berencana memperluas permukiman Yahudi di kota Hebron, Tepi Barat, selama jangka waktu lebih dari satu dekade.
Sekitar 1.000 pemukim, yang dilindungi oleh pasukan Israel, hidup di antara 230 ribu warga Palestina di Hebron. Wilayah ini menjadi saksi mata berbagai kekerasan antar kedua kelompok masyarakat itu.
Laporan yang dirilis oleh Kuartet Perdamaian Timur Tengah, yakni Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa dan Rusia, pada Juli lalu menyerukan Israel untuk "menghentikan kebijakan pembangunan permukiman dan perluasan". Dalam laporan itu disebutkan bahwa setidaknya 570 ribu warga Israel tinggal di permukiman.
Upaya pembicaraan damai antara Israel-Palestina terhenti pada 2014, dan hingga kini belum dimulai kembali.
